– basis data kependudukan nasional (Single Identity Number/NIK)
– alat verifikasi untuk layanan publik seperti perbankan, pemilu, dan jaminan sosial
Berbeda dengan MyKad, fungsi e-KTP lebih difokuskan pada validitas dan integrasi data kependudukan, bukan penggabungan banyak layanan dalam satu kartu fisik.
Perbedaan MyKad dan e-KTP tidak hanya terletak pada fitur, tetapi juga pendekatan kebijakan.
Malaysia mengembangkan MyKad dengan konsep “satu kartu untuk berbagai layanan”, sehingga integrasi dilakukan langsung pada kartu.
Sementara Indonesia menerapkan konsep satu identitas (NIK) untuk berbagai layanan, dengan integrasi dilakukan melalui sistem database, bukan pada kartu fisik.
Birokrasi melelahkan
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus mengkritik implementasi e-KTP.
Meskipun KTP sudah canggih (memiliki chip), masyarakat masih sering diminta fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga akta lahir untuk urusan administrasi.
Ia menganggap birokrasi di Indonesia sangat melelahkan karena data yang sudah ada di ujung jari tidak terintegrasi saat warga kehilangan dokumen atau membutuhkan layanan dasar.
Kesimpulannya, Deddy Sitorus ingin menekankan bahwa pemerintah perlu segera melakukan integrasi data nasional agar anggaran tidak terbuang percuma dan pelayanan publik tidak menyulitkan rakyat.
“Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang tuh juara satu, Pak. Untuk data saja, padahal kalau kita pakai single apa namanya… ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi, ya nggak nyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana,” ungkap Deddy, dikutip dari YouTube TVR Parlemen.
“KPU keluarkan uang untuk data pemilih, triliun-triliun nih semua urusannya ini ya. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi, semuanya bikin hanya untuk urusan data. Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya.”
“Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. This is nothing personal Pak ya, tapi ini persoalan kita. Dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal political will.”
“Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya, dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya kita punya KTP, udah pakai chip apa-apa, urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi KK, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita!”
“Lalu buat apa kita udah ada ujungnya? Ketika kita hilang KTP diminta itu semua lagi. Ini kan urusannya negara, this is very basic government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh menurut saya.”
