Oleh: Guid Cardi/Institut Pahlawan 12 Bangka, AIPI Bangka Belitung
JURNALINDONESIA.CO — Ekosistem administrasi publik Indonesia kontemporer, tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) telah bertransformasi dari sekadar retorika normatif menjadi imperatif konstitusional yang mengikat setiap penyelenggara negara.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum semestinya berfungsi sebagai panduanetis dalam setiap dinamika kepemimpinan daerah (Rossieta dkk., 2023).
Namun, realitas empiris menghadirkan sebuah paradoks: ketika pejabat tinggi daerah yang memperoleh mandat demokratis justru berhadapan dengan proses hukum yang berujung pada vonis pidana.
Kasus vonis empat bulan penjara terhadap Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, dalam perkara penipuan tagihan hotel pada 26 Mei 2026 menjadi momentum reflektif untuk menguji konsistensi sistem administrasi publik Indonesia dalam merespons ketegangan antara legitimasi elektoral dan legitimasi hukum (Investor.id, 2026; Tempo.co, 2026).
Karena itu tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan fundamentalnya yaitu: bagaimana implikasi politik dan tata kelola pemerintahan daerah pasca vonis hukum terhadap wakil kepala daerah, serta bagaimana kesenjangan antara kerangka konseptual akuntabilitas publik dengan praktik operasional pemberhentian pejabat di Indonesia?
Secara yuridis-formal, kedudukan wakil kepala daerah diawali dengan pengucapan sumpah atau janji jabatan yang mengikat secara moral dan konstitusional.
Pejabat berikrar akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya, memegang teguh konstitusi, dan menjalankan peraturan dengan selurus-lurusnya demi berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.
Secara fungsional, Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan tugas strategis wakil kepala daerah, mulai dari memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah, mengoordinasikan perangkat daerah, memantau serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, hingga memberikan saran pertimbangan kepada kepala daerah.
Lebih lanjut, wakil kepala daerah juga berwenang melaksanakan tugas kepala daerah apabila yang bersangkutan menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
Namun, ketika pejabat tersebut terjerat masalah hukum, mekanisme pemberhentian diatur secara ketat melalui Pasal 78 hingga Pasal 84 undang-undang yang sama.
Regulasi ini membedakan secara tegas antara pemberhentian karena alasan administratif (seperti permintaan sendiri atau habis masa jabatan) dan pemberhentian akibat pelanggaran substantif, termasuk pelanggaran sumpah jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1), atau melakukan perbuatan tercela.
Kerumitan analitis muncul ketika menerjemahkan pasal-pasal tersebut ke dalam kasus konkret.
Wagub Hellyana telah divonis empat bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang atas dasar dakwaan Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun penjara, terkait penipuan dengan kerugian mencapai Rp22,2 juta.
Fakta krusial yang perlu dicatat pula adalah tindak pidana tersebut dilakukan sebelum masa jabatannya dimulai atau sebelum terpilih sebagai wakil kepala daerah pada Pilkada serentak 27 November 2024.
Dalam konteks regulasi, Pasal 83 yang mengatur pemberhentian sementara oleh Presiden hanya berlaku apabila pejabat didakwa sebagai terdakwa tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana minimal lima tahun, seperti korupsi, terorisme, atau makar.
Dengan demikian, vonis empat bulanpenjara secara otomatis tidak memenuhi ambang batas tersebut, sehingga mekanisme pemberhentian cepat tidak dapat diaktifkan.
Di sisi lain, Pasal 84 mengatur pemberhentian tetap apabila pejabat terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
Namun, regulasi tidak secara eksplisit mengatur status tindak pidana pra-jabatan yang terungkap pasca-pelantikan, apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sumpah jabatan atau perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c dan f.
Ketiadaan norma yang tegas ini menciptakan ruang prosedural yang ambigu, di mana proses pemberhentian tetap harus melalui mekanisme usulan DPRD yang diverifikasi Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 80.
Proses yang mensyaratkan kehadiran tiga perempat anggota DPRD dan persetujuan dua pertiga anggota hadir, serta pemeriksaan final Mahkamah Agung dalam waktu tiga puluh hari, memang dirancang untuk mencegah politisasi.
Namun, dalam praktiknya, proses ini bersifat panjang, teknis, dan rentan terhadap tarik-menarik kepentingan koalisi lokal, sehingga bertentangan dengan prinsip efisiensi birokrasi modern.
