Meski masih tergolong rendah, skor ini menunjukkan adanya perbaikan dalam satu dekade terakhir.
Pemerintah masih menghadapi tantangan korupsi birokrasi dan politik, tetapi lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta inisiatif transparansi di pengadaan barang/jasa dan pelayanan publik memberi sinyal perbaikan.
Meski jalannya panjang, data CPI menunjukkan konsistensi kebijakan antikorupsi dan pengawasan publik dapat memperkuat tata kelola serta menekan praktik korupsi.
Brunei dan Catatan Regional
Brunei tidak tercatat dalam CPI 2024, sehingga sulit dilakukan perbandingan langsung.
Namun, gambaran besar Asia Tenggara tetap jelas: sebagian besar negara di kawasan masih harus berjuang keras melawan korupsi.
Dampaknya pun tidak sebatas ekonomi.
Penelitian menunjukkan korupsi dapat memperlambat aksi iklim, termasuk upaya menekan emisi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
CPI 2024 menyoroti kontras tajam di Asia Tenggara.
Singapura menjadi model transparansi, sementara negara lain masih terjerat korupsi yang menghambat pembangunan dan keadilan sosial.
Pemberantasan korupsi menuntut institusi yang kuat, keterlibatan masyarakat, serta komitmen jangka panjang pada transparansi.
Dengan belajar dari praktik terbaik, negara-negara Asia Tenggara dapat memperkuat integritas sektor publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup warganya.
Hanya dengan menempatkan tata kelola bersih sebagai prioritas, kawasan ini bisa bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Sumber artikel: kontan.co.id
