PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO — Bagi Siti, perwakilan perempuan nelayan Desa Batu Beriga, penandatanganan komitmen DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum cukup membuat warga merasa lega.
Siti mengatakan warga nelayan masih harus menunggu hingga 21 Oktober 2026 untuk melihat apakah komitmen tersebut benar-benar direalisasikan atau kembali berhenti sebagai janji.
“Belum puas, dikarenakan hasilnya belum sebenar-benarnya berhasil. Kan harus nunggu sebulan kemudian. Nah, sebulan kemudian itu iya kalau mereka tidak bohong. Kalau mereka bohong seperti yang lalu-lalu, tentu kami belum puas,” kata Siti usai mengikuti aksi di DPRD Babel, Senin (21/9/2026).
Menurut Siti, masyarakat Batu Beriga sudah beberapa kali menyuarakan persoalan wilayah perairan mereka.
Karena itu, ia menilai ukuran keberhasilan bukan sekadar adanya pernyataan atau tanda tangan, melainkan realisasi dari apa yang telah disampaikan DPRD.
Ia pun memastikan warga akan kembali mendatangi DPRD Babel apabila tuntutan mereka tidak terealisasi sesuai tenggat waktu yang telah disampaikan.
“Tanggal 21 Oktober kalau mereka bohong lagi, kami pasti datang lagi. Bahkan bisa-bisa gedung DPRD ini langsung kami segel,” tegasnya.
Keraguan tersebut juga disampaikan Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Regi Yoga Pratama.
Ia mengatakan Koalisi Sipil tidak serta-merta percaya terhadap komitmen DPRD karena sebelumnya mereka mengaku telah beberapa kali meminta kepastian melalui surat.
“Sebenarnya kami dari Koalisi Sipil cukup ragu dengan statement mereka. Sejak awal mereka selalu jualan jargon ‘membela rakyat’ dan ‘mendukung’. Surat permintaan kepastian perlindungan wilayah kelola rakyat di Beriga sudah kami kirimkan lima sampai enam kali, tetapi tidak pernah ditanggapi,” ujar Regi.
Menurut Regi, tidak adanya respons tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat dan koalisi memilih turun langsung ke jalan untuk menyampaikan tuntutan.
