JURNALINDONESIA.CO – Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mantan Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong atau Lembong bersalah dalam kasus korupsi impor gula.
Dia divonis 4,5 tahun penjara karena merugikan negara dan tidak ada unsur memperkaya diri sendiri.
Hakim menilai Tom Lembong menerapkan ekonomi kapitalis.
“Lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem Pancasila,” kata Hakim, Jumat (18/7/2025).
Tom Lembong juga dinilai bersalah menerbitkan 21 persetujuan impor (PI) gula kristal mentah untuk perusahaan gula swasta dan melibatkan koperasi dalam operasi pasar.
Meski pernah masuk dalam lingkaran pemerintahan Jokowi pada 2015, Tom Lembong dikenal kritis pada mantan Presiden dua periode itu.
Jokowi juga pernah menugaskan Tom Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019.
Thomas Lembong tak lagi bergabung dengan pemerintahan pada periode kedua Jokowi.
Tom Lembong masuk kubu Anies Baswedan pada 2021.
Lalu dia masuk ke Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) di Pilpres 2024.
Waktu itu, Tom Lembong mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dikutip dari kompas.com, menurutnya pembuatan undang-undang IKN terkesan sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat.
Hal ini disampaikan Tom Lembong saat diskusi CSIS mengenai industri dan hilirisasi, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 6 Desember 2023.
Tom juga menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia soal adanya calon presiden yang menolak IKN membuat calon investor menjadi ragu.
Menurutnya, para calon investor sudah ragu sejak awal sebelum adanya calon presiden menolak pembangunan IKN.
Kritik Tom Lembong kemudian ditanggapi Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat Menteri Investasi.
Bahlil dan Thomas Lembong belakangan saling beradu argumen.
Bahlil menilai, anggapan investor ragu untuk menanamkan modalnya di proyek IKN sejak pertama kali muncul keliru.
Apalagi, Bahlil bilang, Thomas menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum proyek IKN muncul.
“Yang hari ini jadi menteri BKPM kan saya bukan Tom, jadi dia pikirannya keliru,” kata dia, ditemui di Balai Kartini, Jakarta, pada 17 Desember 2023.
Lebih lanjut Bahlil mengklaim sejumlah investor luar negeri bahkan sudah menyampaikan komitmennya untuk berinvestasi di IKN.
Namun demikian, ia tidak bisa merinci jumlah atau nama perusahaan luar negeri yang akan masuk ke megaproyek tersebut.
“Kalau negaranya dari Uni Emirat Arab, China, Korea masuk,” ujarnya.
Menurutnya, belum terealisasikannya investasi asing di proyek IKN disebabkan oleh langkah pemerintah yang memfokuskan investor dalam negeri pada tahap pertama pembangunan ibu kota baru.
Tujuannya agar proyek-proyek infrastruktur dasar yang dinilai “premium” bisa dikuasai pengusaha lokal. “(Investor asing) bukan enggak ada yang masuk.
Sudah ada yang masuk. Tapi saya diperintah presiden untuk di kluster A untuk memprioritaskan pengusaha dalam negeri,” ucap Bahlil.
Kritik hilirisasi nikel
Masih saat menjabat timses Amin, Tom Lembong menganggap hilirisasi nikel di Indonesia terlalu dipaksakan.
Hal ini membuat hilirisasi nikel jadi mengesampingkan aspek lingkungan hidup, keselamatan pekerja, hingga rasionalitas pasar.
“Kalau lihat tren harga nikel itu sempat melonjak waktu kita tutup keran ekspor, merugikan nasabah kita, mungkin menguntungkan kita.
Tapi setelah hilirisasi ini sudah jalan dan kita membanjiri dunia dengan nikel, harganya anjlok,” kata dia dalam program GASPOL Kompas.com pada 10 Februari 2024.
Ia menambahkan, hal ini hanya memberikan keuntungan sementara terhadap ekonomi Indonesia.
Thomas Lembong menuturkan, pola bekerja seperti ini merugikan semua pihak.
Pola ini juga dikenal dengan boom and bust yang berarti setelah harga naik, perlahan akan turun menuju kolaps.
“Jadi yang lebih rasional itu, tidak ugal-ugalan, lebih konsisten, jadi peningkatan proyeksinya itu pelan-pelan dan betahap,” imbuh dia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sendiri menyebut, eksploitasi nikel yang dilakukan saat ini dapat membuat total cadangan nikel habis dalam 15 hingga 20 tahun ke depan.
Untuk itu, ketika penambangan nikel dilakukan dengan lebih perlahan termasuk pemrosesan dan penjualan, harapannya cadangan nikel Indonesia dapat bertahan 30 hingga 50 tahun ke depan. (*)
