JURNALINDONESIA.CO – Negara di kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan praktik korupsi yang mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Melansir laman Seasia pada Sabtu (23/8/2025), menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 yang dirilis Transparency International, korupsi di sektor publik tetap menjadi persoalan besar di banyak negara Asia Tenggara.
CPI menilai 180 negara dengan skor 0–100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.
Hasilnya menunjukkan sebagian besar negara di kawasan ini masih berjuang menekan praktik korupsi, baik di pemerintahan, penegakan hukum, maupun pelayanan publik.
Singapura menjadi pengecualian positif di Asia Tenggara.
Dengan skor 84, negara-kota ini menempati peringkat 3 dunia, mencerminkan keberhasilan membangun institusi kuat, penegakan hukum tegas, serta budaya transparansi.
Pendekatan Singapura yang menggabungkan penindakan hukum ketat dan akuntabilitas publik berhasil menarik investasi internasional serta menjadi tolok ukur bagi negara tetangga yang ingin memperbaiki tata kelola.
Tantangan yang Mengakar
Sebaliknya, negara seperti Myanmar (16/100, peringkat 168/180) dan Kamboja (21/100, peringkat 158/180) menghadapi tantangan korupsi yang sangat serius.
Suap, lemahnya transparansi, dan terbatasnya penegakan hukum menjadi penghambat pembangunan, menurunkan minat investasi asing, serta mengikis kepercayaan publik.
Negara lain seperti Thailand (34/100, peringkat 107/180), Laos (33/100, peringkat 114/180), dan Filipina (33/100, peringkat 114/180) berada di posisi menengah.
Meski tidak seburuk Myanmar atau Kamboja, praktik korupsi masih menghambat tata kelola yang adil, terutama di sektor pengadaan publik dan administrasi lokal.
Reformasi sedang berjalan, namun progresnya masih lambat dan tidak merata.
Posisi Indonesia
Indonesia mencatat skor 37/100 dan berada di peringkat 99 dunia.
Meski masih tergolong rendah, skor ini menunjukkan adanya perbaikan dalam satu dekade terakhir.
Pemerintah masih menghadapi tantangan korupsi birokrasi dan politik, tetapi lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta inisiatif transparansi di pengadaan barang/jasa dan pelayanan publik memberi sinyal perbaikan.
Meski jalannya panjang, data CPI menunjukkan konsistensi kebijakan antikorupsi dan pengawasan publik dapat memperkuat tata kelola serta menekan praktik korupsi.
Brunei dan Catatan Regional
Brunei tidak tercatat dalam CPI 2024, sehingga sulit dilakukan perbandingan langsung.
Namun, gambaran besar Asia Tenggara tetap jelas: sebagian besar negara di kawasan masih harus berjuang keras melawan korupsi.
Dampaknya pun tidak sebatas ekonomi.
Penelitian menunjukkan korupsi dapat memperlambat aksi iklim, termasuk upaya menekan emisi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
CPI 2024 menyoroti kontras tajam di Asia Tenggara.
Singapura menjadi model transparansi, sementara negara lain masih terjerat korupsi yang menghambat pembangunan dan keadilan sosial.
Pemberantasan korupsi menuntut institusi yang kuat, keterlibatan masyarakat, serta komitmen jangka panjang pada transparansi.
Dengan belajar dari praktik terbaik, negara-negara Asia Tenggara dapat memperkuat integritas sektor publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup warganya.
Hanya dengan menempatkan tata kelola bersih sebagai prioritas, kawasan ini bisa bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Sumber artikel: kontan.co.id
