JURNALINDONESIA.CO – Ribuan orang yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk Keadilan Pesisir melakukan aksi di Kantor Gubernur Babel, Senin (21/7/2025).
Massa aksi berasal dari nelayan Batu Beriga, Lubuk Besar, Toboali, Tukak Sadai, Pulau Lepar – Pongok dan sekitarnya, nelayan bagan Pangkalpinang, nelayan Belitung.
Mereka didampingi WALHI Babel serta masyarakat sipil dan mahasiswa.
Nelayan Batu Beriga, Dariyus mengatakan aksi dilakukan karena kecewa pada pemerintah daerah.
Mereka menuntut agar tidak ada tambang timah di laut Desa Batu Beriga, Bangka Tengah.
”Tidak berbeda dengan tuntutan sebelumnya, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan nelayan terhadap pemerintah daerah yang tak kunjung mendorong penetapan wilayah perairan Batu Beriga dan perairan Toboali menjadi zero tambang laut dalam RZWP3-K,” katanya.
Adapun tiga tuntutan massa aksi tersebut yakni:
1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Koalisi Sipil Untuk Keadilan Pesisir meminta Kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera merevisi Perda RZWP3-K/Perda RTRW Terintegrasi dan menetapkan zero tambang laut pada perairan:
a. Lubuk besar meliputi perairan Batu Beriga, Perairan Tanjung Berikat,
serta perairan Pulau Kelasa dan sekitarnya
b. Bangka selatan meliputi laut Toboali, perairan Pongok, Lepar pongok
dan sekitarnya
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati Kementerian Energi
Sumberdaya dan Mineral (ESDM) untuk melaksanakan Moratorium Izin
Pertambangan Timah di Pesisir-Laut Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi stop
perpanjangan izin, evaluasi izin existing, dan pemberhentian rencana izin baru.
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penegakan hukum dan restorasi kerusakan pesisir akibat penambangan laut di Kepulauan Bangka Belitung.
Direktur Eksekutif WALHI Babel, Ahmad Subhan Hafiz membacakan tuntutan massa aksi.
Mengutip pernyataan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada media online, agar demo ini jangan sampai menyusahkan masyarakat, dia yang ke sana daripada seribu orang datang ke kantor Gubernur.
“Kami bukannya tidak komunikasi dengan Pemprov. Jauh sebelum ini, Pak Gubernur sudah disurati agar segera mendorong rekomendasi kepada DPRD Provinsi untuk menetapkan zero tambang laut Beriga. Selain itu, beberapa kali kami mengundang Pak Gubernur untuk hadir dalam rembuk warga agar dapat duduk bersama menyelesaikan masalah yang dihadapi nelayan Batu Beriga. Namun, yang hadir malah kepala dinas. Itupun tidak memberikan jawaban yang kami harapkan. Dan bahkan sampai hari ini keluhan kami belum ditindaklanjuti,” ujar Siti, istri nelayan Batu Beriga.
Walaupun sempat memanas, massa aksi yang dihadapkan dengan ratusan aparatur kepolisian dan pamong praja dapat diredam karena Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani kooperatif dan langsung menandatangai seluruh tuntutan massa aksi.
“Sampai 14.30 WIB, perwakilan Korlap Koalisi Untuk Keadilan Pesisir masih di dalam kantor Gubernur guna memverifikasi administrasi yang diperlukan untuk memenangkan masyarakat pesisir Bangka Belitung,” kata Abdullah, nelayan Toboali.
