JURNALINDONESIA.CO – Politik uang menghantui pelaksanaan Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025.
Praktik tersebut dapat menciderai demokrasi dan memicu pelanggaran serius.
Konsekuensinya bisa berakibat pada pemungutan suara ulang (PSU).
Hal itu diungkap Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung EM Osykar.
Dia mengingatkan bahaya politik uang menjelang saat masa tenang Pilkada Ulang Pangkalpinang.
“Politik uang adalah salah satu ancaman paling nyata dalam setiap pemilu, terlebih saat masa tenang. Kami imbau semua pihak, baik peserta, tim kampanye, maupun masyarakat, untuk menjauhi praktik ini.
Jika terbukti terjadi, Bawaslu tidak akan ragu menindak tegas sesuai ketentuan hukum,” tegas EM Osykar dalam Siaran Pers Bawaslu Babel, Selasa (26/8/2025).
EM Osykar menyebut Pilkada Ulang ini merupakan ujian integritas dan
profesionalitas seluruh jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS (PTPS).
“Tantangan terbesar kita bukan hanya dalam pengawasan teknis, tetapi bagaimana membuktikan kepada publik bahwa kita bekerja jujur, cepat, tepat, dan bisa diandalkan. PKD dan PTPS harus punya keberanian dan kebanggaan sebagai pengawas,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya membekali pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, termasuk penggunaan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi (Siwaslih).
Bawaslu Provinsi bersama jajarannya juga diinstruksikan untuk melakukan
simulasi kerja dan monitoring data hasil pengawasan secara real-time sebagai bentuk kesiapan.
Menurutnya salah satu sorotan utama dalam Pilkada Ulang ini adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
Pada Pilkada sebelumnya, partisipasi pemilih di Kota Pangkalpinang hanya 52,74%, sementara di Kabupaten Bangka 52,18%.
