JURNALINDONESIA.CO – Satuan Tugas (Satgas) Tambang PT Timah sudah turun ke Bangka Belitung.
Tujuannya adalah untuk mengamankan aset perusahaan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Namun Gubernur Babel Hidayat Arsani mengingatkan PT Timah agar tidak bertindak keras pada masyarakat.
Menurutnya, pengawasan terhadap IUP PT Timah memang harus dilakukan untuk menjaga timah milik perusahaan.
“Tetapu pengawasan harus bijak karena banyak warga yang menambang,” kata Hidayat Arsani di Belitung, Rabu (3/9/2025).
Dia mengetahui penambang mulai resah kehadiran Satgas Tambang PT Timah tersebut.
Hidayat berpesan, rakyat yang menambang di IUP PT Timah sebaiknya tidak langsung ditangkap.
Menurutnya, penambang itu bisa dibina dan diarahkan untuk menjual pasir timah ke PT Timah.
Sebagai gubernur, dia merasa bertanggung jawab terhadap rakyat yang menambang timah di Babel.
Untuk itu, dia meminta penambang untu menjual pasir timah ke PT Timah.
“Kalau ada yang ditangkap, gubernur yang urus,” teas Hidayat.
Sejauh ini menurut Hidayat, Satgas Tambang PT Timah belum bergerak.
Dia sudah mewanti-wanti direksi PT Timah agar pengawasan dilakukan secara bijak karena kondisi ekonomi masyarakat kurang bagus.
Hidayat menyebutkan, Pemprov Babel ada wacana membentuk satgas.
Satgas bentukan pemprov ini terdiri dari wartawan, LSM, tokoh masyarakat, dan penambang.
“Supaya pengawasan lebih transparan,” ungkapnya.
Wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Babel yang disetujui Kementerian ESDM ada di Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, seluas sekitar 3.000 hektare.
Kabupaten Bangka masih menunggu pengajuan, sementara Kabupaten Belitung tidak memiliki WPR karena dinyatakan sebagai wilayah zero tambang. (*)
