JURNALINDONESIA.CO – Tiyo Ardianto adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) 2025.
Dia adalah mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2021, yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah.
Saat masuk UGM, dia bukan lulusan sekolah menengah negeri atau swasta biasa.
Tetapi lulusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Omah Dongeng Marwah di Kudus.
Selama memimpin BEM UGM, Tiyo Ardianto dikenal sebagai sosok yang independen.
Dia sering terlibat dalam berbagai pergerakan mahasiswa.
Dirinya dikenal kritis terhadap kekuasaan dan politik praktis.
Karena alasan itu pula, Tiyo Ardianto terpilih sebagai Ketua BEM UGM.
Pada Musyawarah Nasional XVIII Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan di Padang, Tiyo Ardianto mengambil langkah tegas.
Ketua BEM UGM ini memutuskan untuk keluar dari BEM SI.
Alasannya, karena dia kecewa melihat Munas yang justru malah dihadiri pejabat politik dan negara.
Tiyo mengkritik kedekatan BEM SI dengan penguasa yang dinilai tidak mencerminkan nilai perjuangan mahasiswa yang seharusnya berdiri di luar pengaruh kekuasaan.
Dalam pernyataannya, Tiyo menegaskan bahwa BEM KM UGM ingin tetap berpegang pada komitmen gerakan rakyat tanpa intervensi dari pihak manapun dan bersikap independen tanpa harus masuk dalam struktur yang mempunyai kepentingan politik.
Ia juga mengutuk kekacauan yang terjadi pada musyawarah nasional tersebut.
Termasuk insiden bentrokan yang membuat beberapa mahasiswa terluka, dan menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang layak diperebutkan dengan cara kekerasan yang merusak kesatuan gerakan.
Tiyo aktif membangun komunikasi lintas kampus dan berkomitmen agar gerakan mahasiswa lebih melebur dengan rakyat secara mandiri, tanpa komando yang berpotensi mengkooptasi atau menghilangkan independensi gerakan.
Keluar dari BEM SI Kerakyatan
Saat ini BEM KM UGM keluar dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan.
BEM KM UGM kecewa lantaran perubahan sikap BEM SI Kerakyatan.
Ketika Aliansi BEM SI menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-XIV tahun 2021 di Padang, Sumatera Barat, terjadi pergolakan yang begitu sengit.
Perpecahan terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai keabsahan peserta Munas yang tidak memenuhi syarat administrasi.
Selain itu, adanya tamu-tamu dari unsur pemerintahan, yang dianggap merupakan representasi dari kekuasaan.
Karena itu pula, sejumlah peserta Munas kemudian keluar.
Mereka membuat Munas tandingan di Asrama Haji, yang kemudian melahirkan BEM SI Kerakyatan.
Inilah yang kemudian mendasari Ketua BEM UGM untuk lebih memilih keluar.
Ia kecewa berat ketika melihat tamu yang hadir justru dari kalangan pemerintah.
Bahkan, dalam acara itu hadir perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kehadiran orang-orang yang merupakan simbol kekuasaan, seperti Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatra Barat, dan Kapolda serta Kepala BIN (Badan Intelijen Nasional) Daerah Sumatra Barat – bagi kami, menciderai independensi gerakan.”
“Apalagi dengan merdeka mereka pamerkan kebersamaannya bersama mahasiswa pada media sosialnya.
Mungkinkah mereka masuk ke forum murni diundang, atau karena ada tiket masuk yang telah mereka dapatkan?” tulis BEM KM UGM lewat pernyataan Tiyo, dikutip Tribunnews.com, Senin (21/7/2025). (*)
