JURNALINDONESIA.CO – Ketua KPU Bangka Sinarto memberi penjelasan terkait status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati di Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025.
Menurutnya, penetapan itu berdasarkan keputusan Rapat Pleno Anggota KPU Bangka.
KPU Bangka mengambil keputusan setelah melakukan penelitian persyaratan bakal pasangan calon, secara administrasi dan prosedur.
Sinarto didampingi Ketua KPU Babel Husin, serta komisioner KPU Bangka Redi Citra, Zulkipli, Eko Iswantoro kepada wartawan di Sungailiat, Sabtu (26/7/2025).
“Kami mengambil keputusan berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2024 tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan, Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2025 dan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025,” jelas Sinarto.
Penetapan TMS bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai calon merupakan keputusan rapat pleno anggota KPU Bangka.
Sinarto menyebutkan keputusan mereka berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Pencalonan Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 314 tahun 2025, Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025.
“Hal itu terkait dokumen dan/atau surat keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian persyaratan administrasi ijazah Paket C bakal calon bupati Rato Rusdiyanto,” bebernya.
Pihaknya, terang Sinarto, tidak meneliti apakah ijazah Paket C Rato palsu atau tidak palsu.
Sinarto menegaskan, dia dan komisioner Divisi Teknis KPU Bangka Redi Citra tidak pernah menyatakan ijazah Paket C Rato palsu.
“KPU adalah penyelenggara Pemilu dan pemilihan yang diberi tugas, kewenangan dan fungsi oleh undang-undang. Pascapenetapan calon, jika masih ada proses hukum baik di Bawaslu maupun PTUN oleh paslon Rato Rusdianto, kami menghormati proses maupun putusan yang ditetapkan nanti,” ucap Sinarto.
Sebelumnya pihak Rato melalui Kuasa Hukum Iwan Prahara akan melaporkan Sinarto dan Redi Citra ke Polda Babel, Senin (28/7/2025).
Komisioner KPU Bangka tersebut dianggap telah menyalahi kewenangan yang mencoret paslon Rato dan Ramadian sebagai peserta Pilkada Ulang Bangka 2025.
Alasan pencoretan itu karena persoalan ijazah Paket C Rato.
Padahal, ijazah tersebut, kata Iwan Prahara, tidak ada masalah apapun dan dibuktikan dari pernyataan pejabat berwenang.
