JURNALINDONESIA.CO – Ratusan orang melakukan aksi di DPRD Babel, Rabu (10/9/2025).
Mereka berasal dari berbagai daerah di Babel, yang menyampaikan aspirasi terkait kondisi pertambangan timah saat ini.
Akibat karut marut pertambangan timah, berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
Massa menuntut delapan poin kepada DPRD Babel.
Koordinator aksi Muhammad Rosidi ingin kondisi pertambangan di Babel segera membaik.
Dia tak ingin rakyat menjadi korban karena konflik kepentingan.
Untuk itu, dia berharap anggota DPD RI, DPR RI, dan DPRD di Babel bersatu demi rakyat.
“Kita ingin duduk bersama gubernur, PT Timah, DPRD, membantu masalah ini,” katanya.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar buka suara atas tuntutan massa aksi.
Menurutnya, mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sedang dalam penyusunan naskah akademik yang melibatkan Universitas Bangka Belitung (UBB).
Inilah 8 tuntutan Aliansi Peduli Penambang Rakyat Bersatu Babel.
1. Mendesak eksekutif dan legislatif Babel serta Dirut PT Timah untuk menaikan harga timah agar berpihak ke rakyat.
2. Mendesak APH untuk tangkap oknum yang halangi kegiatan pertambangan rakyat yang telah miliki izin resmi.
3. Hentikan razia dan tindakan represif terhadap penambangan rakyat khususnya yang dilakukan rakyat kecil.
4. Mendesak Ketua DPRD Babel untuk mendukung dan tidak menghalangi kegiatan yang berada di wilayah penambangan IUP PT Timah Tbk yang sudah resmi dan legal.
5. Mendesak Ketua DPRD Babel untuk memberikan warning.
7. Anggota legislator asal Babel DPD DPR RI asal Babel untuk peduli kepada wilayah dan rakyat Babel jangan hanya duduk di kursi empuk senayan.
6. Berharap kepada Dirut PT Timah Tbk untuk membasmi koruptor- koruptor yang ada di dalam internal PT Timah, sehingga PT Timah meraup keuntungan.
7. Kami berharap kehadiran satgas timah tidak membuat masyarakat merasa takut dan biarkanlah mereka tenang untuk bekerja menambang dan kami yakin dan percaya anggota satgas timah juga punya hati nurani.
8. Kepada eksekutif dan legislatif agar cepat memproses IPR yang sudah ada WPR nya dan yang belum ada WPR di usahakan secepatnya diajukan dan diterbitkan. (*)
