JURNALINDONESIA.CO – Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh menyoroti menjelang pergantian Pejabat (PJ) Gubernur Aceh menyarankan kepada DPRA agar memprioritaskan putra terbaik Aceh.

“Momentum ini kita berharap kepada DPR Aceh untuk bisa memanfaatkan peluang lebih besar, kita support Putra terbaik daerah untuk menjadi PJ Gubernur Aceh yang memenuhi syarat kriteria untuk diusulkan menjadi PJ Gubernur, yang sungguh-sungguh ingin komitmen membangun Aceh,” kata Rizki Fauzan selaku Kabid PPO PII Aceh dalam keterangan tertulisnya. Senin (12/6/2023)

Rizki Fauzan, menilai tantangan ke depan agar lebih mudah bahwa keadaan pasca konflik yang sangat rapuh dan pembangunan ekonomi yang sangat terbatas berpengaruh besar bagi kelestarian perdamaian di daerah yang kita cinta ini, pasca konflik pembangunan ekonomi perlu diterus dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk menjaga kelestarian perdamaian.

“Teruntuk putra terbaik Aceh memahami corak hukum konkrit tentang UUPA untuk mengimplementasikan kewenangan dan kekhususan yang diberikan pemerintah RI kepada pemerintah Aceh.” ujar Kabid PPO PW PII Aceh.

Dirinya menyebutkan, UUPA itu sendiri atas 40 bagian dari berjumlah 237 pasal-pasal yang termaktub di dalam UUPA tersebut menekankan pada bidang-bidang pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik masyarakat pemberdayaan sumber daya manusia dan pemeliharaan perdamaian abadi.

“Kita menanti sosok Pejabat Gubernur memahami sejarah rakyat perjuangan Aceh. Dan culture Aceh sekaligus memahami pedoman kewenangan kekhususan dan pendapat Aceh yang diperoleh dari perjanjian damai antara pemerintah republik Indonesia dengan Gerakan Aceh merdeka,” jelasnya.

Momentum untuk terpilih ke depannya yang merupakan asli putra daerah Aceh kita seiring dengan terjadinya ketimpangan ekonomi yang kian dirasakan oleh masyarakat Aceh terutama antara warga asli Aceh dengan pendatang menjaga situasi instabilitas politik dan sosial dalam rangka menjaga keamanan di Aceh sekaligus menjaga keutuhan wilayah NKRI.

“Kita berharap soal pengisian Pejabat Gubernur bagi putra Aceh yang terpilih sebagai gubernur Aceh mengambil kebijakan yang lebih mengedepankan pendekatan emosional,” pungkasnya.

Lebih jauh Kabid PPO PW PII Aceh, menejelaskan, kendati demikian aspirasi ini menjadi cita-cita kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pasti paham karakteristik geopolitik daerahnya,

“Wajib Aneuk Nanggroe, yang sudah pasti memahami arena Medan politik Aceh. Demi mewujudkan Pilgub Aceh 2024 yang tentram. Untuk memilih Gubernur Aceh periode 2024-2029,” Imbuhnya

Pengisian nama-nama nanti yang di usulkan, harus menjaga iklim politik serentak di Aceh, sebab Aceh merupakan berbeda dengan wilayah lain.

“Kita juga melihat hari ini Pejabat (PJ) Gubernur Aceh Sampai hari ini belum ada itikat baik dari Pj Gubernur Aceh terhadap pendidikan Aceh, sudah dua kali aksi yang di lakukan PW PII di kantor dinas pendidikan Aceh dan juga kantor Gubernur,serta banyaknya rekomendasi yang di berikan yang di sampaikan oleh tokoh pelajar, untuk penyelesaian pendidikan dan mengganti kadis pendidikan Aceh sampai hari ini belum teralisasi dan sudah cukup lama, bentuk ketidak seriusan dalam pengelolalaan pendidikan Aceh,” paparnya.

Ketidak terbukaan Pj gubernur Aceh dan tidak membuka ruang publik berdiskusi bersama kita rasa sangat tidak layak untuk melanjutkan estafet karena itu kita rasa sudah saatnya putra Aceh memimpin Aceh.

Reporter: Mulyadi