JURNALINDONESIA.CO – Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe melakukan kunjungan ke ke DP3A Provinsi Aceh untuk shering informasi terkait Program Pencegahan dan Penangganan Kenakalan Remaja.
Kehadiran anggota Dewan Lhokseumawe ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Aceh di terima oleh Ir Yuslita MM yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan terhadap Anak.
Ir Yuslita MM yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Kekerasan terhadap Anak, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pentingnya sinergitas antar SKPD, instansi dan lembaga terkait di kabupaten/kota dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta kenakalan remaja
“Permasalahan kenakalan remaja dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja terjadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindunan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, salah satunya melakukan rapat koordinasi antara lembaga,” ungkapnya.
Selain itu ia mengatakan, uaya pencegahan dan penanganan Kenakalan Remaja, kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara cepat, akurat dan komprehensif, sehingga sasaran/korban mendapatkan layanan sesuai kebutuhan.
Selain itu Syahrizal, S.Sos Kabag Hukum DP3A Provinsi Aceh mengatakan, kasus yang firal di media, seperti kenakalan dan kekerasan remaja di Lhokseumawe, kasus pelecehan seksual di Pidie Jaya dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di camp pengungsi Rohingnya, dalam setiap kasus ini pemerintah Aceh harus tetap hadir.
“Menyangkut dengan anak, anak adalah generasi bangsa semua pihak terkait harus saling bersinergi pengawasan harus terus dilakukan, terhadap permasalahan yang terjadi DP3A Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan melalui unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindngan Anak Upaya preventif dipakai demi mengurangi angka kekerasan, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang melibatkan Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan sinergi dengan lembaga kemasyarakatan, komunitas dan media,” jelasnya.
Anggota DPRK Lhokseumawe yang hadir yaitu Abdul Hakim, Taslim, Julianti, Said Fachri, dan sejumlah dewan lainya. (Adv)