Kasus Korupsi Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, Mantan Direktur Divonis 6 Tahun Penjara

Oleh :

JURNALINDONESIA.CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menggelar sidang putusan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi PT RS Arun Lhokseumawe. Sidang yang digelar, Senin (29/01/2024), menghadirkan terdakwa Hariadi yakni mantan Direktur PT RS Arun Lhokseumawe periode 2016 sampai dengan 2023.

Dalam putusannya, terdakwa Hariadi oleh majelis hakim dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagai mana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.

Namun, majelis hakim berpendapat terdakwa Hariadi dinyatakan bersalah melakukam tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair sehingga majelis hakim memvonis terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta dupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan majelis hakim pada sidang tersebut jauh dari tuntutan JPU, yang mana Jaksa menuntut terdakwa 15 (lima belas) tahun penjara serta membayarkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 44.944.389.972,00,- (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut karena dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atas putusan tersebut, JPU menyatakan sikap pikir-pikir dahulu dalam waktu 7 hari, namun sudah dipastikan sebelum masa waktu 7 hari JPU akan menyatakan banding.

/ JANGAN LEWATKAN

JURNALINDONESIA.CO – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dalam Program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 melepaskan keberangkatan …

JURNALINDONESIA.CO – Polres Lhokseumawe telah mengambil langkah tegas dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayahnya selama bulan Maret atau Ramadhan. 14 kasus terungkap dalam operasi yang …

JURNALINDONESIA.CO – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral kesiapan Operasi Ketupat Tahun 2024. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan arus mudik …

JURNALINDONESIA.CO – Anggota Polsubsektor, Minggu, 24 Maret 2024, sekitar pukul 12.00 Wib menerima laporan dari masyarakat tentang penemuan seekor gajah jantan yang telah mati di …

/ TERPOPULER

/ ISU TERKINI

#1
#2
#3
#4
#5