JURNALINDONESIA.CO – Kinerja Ekonomi Aceh tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan wilayah Sumatera dan Nasional. Secara spasial di wilayah Sumatera, pangsa perekonomian Aceh berada nomor tiga terendah dibandingkan sembilan provinsi lainnya. Hal itu di sampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe, Gunawan dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2/2024)

“Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar LU utama tetap tumbuh positif. LU Pertanian dan Perdagangan tumbuh lebih tinggi dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2023,” jelasnya

Gunawan menyebutkan, kondisi inflasi yang tetap stabil juga turut berdampak pada terjaganya konsumsi yang turut mendukung pertumbuhan LU Perdagangan. Di sisi lain, LU Transportasi melambat seiring adanya normalisasi mobilitas pasca mudik lebaran di triwulan sebelumnya.

“Pangsa sektor industri masih cukup rendah dalam struktur perekonomian Provinsi Aceh. Hal ini menjadi salah satu penahan kinerja ekonomi untuk dapat tumbuh lebih baik mengingat industri dapat memberikan nilai tambah dibandingkan dengan sektor lain yang menghasilkan bahan mentah, salah satunya adalah sektor pertanian yang memiliki pangsa terbesar,” paparnya.

Sambungnya, dari sisi pengeluaran, ekspor menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2023. Kinerja ekspor Aceh mengalami peningkatan didorong oleh ekspor nonmigas seperti komoditas bahan bakar mineral, kopi serta minyak nabati. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh didukung adanya perayaan Maulid Nabi.

Namun demikian, konsumsi pemerintah melambat diakibatkan oleh penurunan realisasi belanja pegawai pasca penyaluran THR dan gaji ke-13 ASN. Secara spasial, dari sisi pangsa, Kabupaten Aceh Utara memiliki pangsa tertinggi terhadap perekonomian di Provinsi Aceh dengan pangsa sebesar 14,05%.

Hal ini sejalan dengan luas daerah dan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara yang juga salah-satu terbesar di Provinsi Aceh. Bank Indonesia melakukan kajian setiap 5 (lima) tahun sekali untuk melihat Komoditas, Produk, dan Jasa Unggulan (KPJU) di semua wilayah kerjanya, termasuk di Provinsi Aceh.

KPJU ini dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi ke depan. Hasil KPJU 2021 menunjukkan bahwa di wilayah kerja KPwBI Lhokseumawe memiliki sektor unggulan berupa perdagangan dan pertanian.

Dari sisi fiskal, pemerintah daerah di Aceh memiliki tantangan tersendiri mengingat Dana Otsus mulai mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pemda dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal agar pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terdampak dari penghapusan dana Otsus tersebut.

Perlambatan kinerja ekonomi tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tercatat melambat pada akhir tahun. Hal ini juga dikonfirmasi oleh hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia dimana menunjukkan penurunan indeks pada komponen Indeks Kondisi Ekonomi (IKE).