PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menyiapkan dukungan anggaran operasional bagi paralegal sebagai bagian dari upaya memperkuat keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat masyarakat.
Dukungan tersebut dinilai penting agar paralegal dapat menjalankan perannya secara optimal, terutama dalam membantu masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan memperoleh akses terhadap keadilan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmin menyampaikan hal tersebut saat kegiatan pembinaan Posbankum Kelurahan se-Kota Pangkalpinang di Balai Besar Betason, Selasa (1/9/2026).
Tarmin mengatakan, pemerintah provinsi berupaya menyiapkan dukungan anggaran operasional bagi paralegal yang nantinya diharapkan dapat diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Pemprov Kepulauan Bangka Belitung berupaya menyiapkan dukungan anggaran operasional bagi paralegal, yang diharapkan dapat diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota,” kata Tarmin.
Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan untuk memperkuat Posbankum, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun pembiayaan operasional.
Ia menilai Posbankum memiliki posisi strategis karena dapat menjadi pintu awal masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum.
“Posbankum diharapkan menjadi pintu utama masyarakat dalam memperoleh informasi dan bantuan hukum,” ujarnya.
