PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO – Hanya 17 dari 45 Anggota DPRD Babel yang hadir dalam rapat paripurna penyampaian usul pendapat DPRD terhadap pemberhentian Wakil Gubernur Babel, Senin (10/8/2026).
Imbasnya, rapat tersebut ditunda karena tidak memenuhi kuorum.
Menyikapi hal itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Babel Rina Tarol menegaskan usul pendapat DPRD terkait posisi Wakil Gubernur Babel, Hellyana, merupakan langkah konstitusional untuk menghentikan kepincangan roda pemerintahan provinsi.
Rina menilai DPRD Babel justru keliru jika membiarkan kondisi Wagub yang tidak aktif hampir selama satu tahun akibat tersandung kasus hukum berkuatan hukum tetap (inkracht), namun tetap menerima gaji dari uang rakyat.
“Kita selama ini membiarkan kepincangan pemerintah provinsi. Kalau kami dewan diam, berarti dewannya yang sakit,” ujar Rina Tarol saat memberikan keterangan kepada awak media.
Ia menekankan, langkah dewan mengajukan usul pendapat bukan bentuk pemakzulan sepihak, melainkan pemenuhan hak dan kewajiban DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, konstitusi, serta Tata Tertib (Tatib) DPRD.
Menurutnya, masyarakat memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel untuk bekerja.
Ketidakaktifan Wagub selama hampir setahun dinilai mengganggu efisiensi dan efektivitas jalannya pemerintahan daerah.
Selain itu, Hellyana dinilai masih menerima hak gaji yang bersumber dari pajak rakyat, sementara fungsi dan peran jabatannya tidak berjalan.
“Kasus hukum yang menjerat Wagub telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan hakim. DPRD menegaskan fokus pada fakta hukum,” jelasnya.
”Pemimpin itu harus jadi panutan masyarakat. Dewan tidak salah mempertanyakan ini kepada Pemprov, justru kami salah kalau hanya diam membiarkan hal ini terjadi,” tambahnya.
