PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO – Pemerintah Kota Pangkalpinang menandatangani kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang Sinergi Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya di Ruang Rapat Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (5/8/2026).
Penandatanganan secara desk-to-desk tersebut menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran.
Sekaligus mempersiapkan calon tenaga kerja asal Pangkalpinang yang siap bekerja di luar negeri secara legal dan sesuai kebutuhan industri.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif, mengatakan terdapat dua fokus utama dalam kerja sama tersebut, yakni memastikan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri berangkat melalui jalur prosedural serta meningkatkan keterampilan calon pekerja migran.
“Yang pertama, kita harus memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pangkalpinang bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural. Beberapa tahun yang lalu kita menemukan masih ada pekerja kita yang berangkat secara nonprosedural. Ini yang harus kita cegah,” kata Saparudin.
Ia meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang berkolaborasi dengan Kementerian P2MI untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penempatan pekerja migran yang sesuai aturan.
Menurutnya, keberadaan perwakilan Kementerian P2MI di Pangkalpinang menjadi keuntungan tersendiri karena dapat mendampingi pemerintah daerah dalam memberikan edukasi maupun perlindungan kepada calon pekerja migran.
Selain itu, Saparudin menegaskan peningkatan kompetensi tenaga kerja juga menjadi perhatian utama agar masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri.
