PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO – Ketua Aliansi Masyarakat Terzolimi (Almaster) Bangka Belitung, Muhamad Zen, menyebut audiensi bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan sejumlah catatan penting, terutama terkait evaluasi kinerja Satgas Tri Cakti dan penyelesaian persoalan kebun plasma masyarakat.
Menurutnya, Almaster memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan kritik terhadap keberadaan Satgas Tri Cakti yang dinilai telah melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Di rapat dengar pendapat tadi kami memprotes kehadiran Satgas Tri Cakti yang kami anggap telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan tugas,” kata Zen usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Banmus Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Selasa (4/8/2026).
Ia mengatakan Komandan Satgas Tri Cakti dalam rapat mengakui akan mengambil tindakan apabila terdapat anggotanya yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Bahkan, menurut Zen, Satgas menyampaikan telah menarik sekitar 23 personel yang dinilai melakukan pelanggaran.
“Komandan Satgas Trisakti mengakui jika ada anggota mereka yang dianggap melanggar SOP maka mereka akan mengambil sikap. Beliau juga menyampaikan sudah ada sekitar 23 anggota yang ditarik karena dianggap melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Zen menegaskan Almaster tidak menolak keberadaan Satgas Tri Cakti, namun meminta agar pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis.
“Kehadiran mereka hendaknya lebih persuasif dan mengedepankan pendekatan kepada masyarakat, bukan mengedepankan tindakan yang terkesan arogan, sehingga keberadaan mereka bisa diterima oleh masyarakat Bangka Belitung,” katanya.
Menurutnya, berbagai tindakan Satgas selama ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sehingga perlu dilakukan pembenahan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Alhamdulillah hari ini kritik itu sudah kami sampaikan dan mereka berjanji akan berbenah untuk menindaklanjutinya,” ucapnya.
Selain membahas Satgas Trisakti, Zen mengatakan Almaster juga kembali mengangkat persoalan hak kebun plasma masyarakat delapan desa di Kabupaten Bangka yang hingga kini belum terselesaikan.
Ia menyebut Almaster Kabupaten Bangka akan melanjutkan perjuangan tersebut dengan menggelar aksi di Kantor Bupati Bangka pada Kamis (6/8/2026).
