PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan penataan pedagang kaki lima (PKL) tidak dilakukan dengan pendekatan penertiban semata.
Sebaliknya, pemerintah memilih langkah persuasif dan bertahap agar para pedagang tetap dapat mencari nafkah sembari menciptakan kawasan kota yang lebih tertib dan nyaman.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin Masyarif, mengatakan penataan dilakukan karena ruang publik harus kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Namun, pemerintah juga memahami bahwa PKL menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang.
“Untuk pedagang kaki lima ini kan sudah lama sekali kita membiarkan mereka. Nah, kita ingin kota ini harus rapi, jangan sampai mereka berjualan sembarangan. Area-area publik tetap harus menjadi area publik,” ujar Saparudin kepada jurnalindonesia.co, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, proses penataan tidak bisa dilakukan secara instan.
Pemkot memilih pendekatan persuasif agar para pedagang dapat menerima kebijakan tersebut tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka.
“Tetapi kita harus melakukan secara persuasif, secara bertahap. Pedagang kaki lima ini kan juga mau cari makan. Bagaimana kita menatanya secara bertahap,” katanya.
