PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi mendesak PT Timah Tbk segera berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mengatasi terhentinya pembelian pasir timah masyarakat di Pulau Belitung dan Belitung Timur.
Beliadi menegaskan bahwa penanganan masalah ini tidak boleh ditunda karena berdampak langsung pada mata pencaharian ribuan penambang lokal.
“PT Timah harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap. Ini sudah urusan perut dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Beliadi, Selasa (21/7/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai masalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menjadi pemicu utamanya hanyalah persoalan administrasi teknis yang bisa diselesaikan jika komunikasi antara PT Timah dan pemerintah daerah berjalan baik.
Sebagai solusi jangka pendek, Beliadi mengusulkan agar hasil tambang masyarakat dari Belitung dapat dikirim dan diserap ke Pulau Bangka, mengingat aktivitas pembelian PT Timah di Pulau Bangka masih beroperasi.
“Pasir timah dari Belitung bisa dimasukkan dulu ke Bangka. Soal mekanisme dan pengawasan teknisnya, PT Timah yang mengatur. Yang terpenting masyarakat tetap bisa menjual hasil tambangnya,” jelasnya.
