banner 728x90

Serap Aspirasi Warga Belitung, PT Timah Matangkan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat

PT TIMAH (Persero) Tbk menyusun program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di Pulau Belitung. Foto: Humas PT Timah
banner 468x60

BELITUNG, JURNALINDONESIA.CO – PT TIMAH (Persero) Tbk bergerak cepat menyusun program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di Pulau Belitung.

Melalui Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) yang digelar pada 1-2 Juli 2026, perusahaan BUMN ini membuka ruang dialog untuk menyerap langsung aspirasi warga.

Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan di dua wilayah sekaligus, yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Forum ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga perwakilan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Melalui FGD RIPPM ini, PT Timah ingin memastikan program pengembangan masyarakat ke depan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, sekaligus mendukung praktik penambangan yang baik dan berkelanjutan (Good Mining Practice).

Langkah PT Timah ini mendapat apresiasi positif dari Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur, Erna Kunondo.

Menurutnya, kolaborasi dengan perusahaan sangat membantu mempercepat pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah saat ini.

“Kami berharap kolaborasi bersama PT Timah ini dapat membantu percepatan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur,” ujar Erna.

Erna berharap program yang disusun nantinya fokus pada kebutuhan mendasar daerah, khususnya sektor kesehatan—termasuk akses BPJS Kesehatan—pendidikan, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Senada dengan itu, Ketua APDESI Belitung Timur sekaligus Kepala Desa Mekar Jaya, Samsudin, mengakui bahwa program pemberdayaan PT Timah selama ini sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Program-program PT Timah banyak yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, gizi, pendidikan, hingga ekonomi. Kami berharap hasil FGD ini segera ditindaklanjuti untuk membantu menggerakkan kembali perekonomian desa,” kata Samsudin.

Ia menambahkan, sektor seperti penanganan stunting dan permodalan UMKM perlu terus diperkuat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses