banner 728x90

Saparudin Resmi Pimpin DPW MIPI Bangka Belitung Periode 2026–2031

Pelantikan pengurus MIPI Babel di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Sabtu (11/7/2026). Foto: JI/Mita
banner 468x60

PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026–2031.

Pelantikan berlangsung di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Sabtu (11/7/2026).

Pelantikan tersebut menandai terbentuknya kepengurusan pertama DPW MIPI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Acara turut dihadiri Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) MIPI Anwar Hafid, jajaran pengurus pusat, akademisi, serta unsur pemerintah daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Saparudin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan pertama MIPI di Bangka Belitung.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum, Ketua Harian, dan Pengurus Pusat MIPI yang telah memberikan dukungan hingga organisasi profesi tersebut resmi hadir di Babel.

“Kami berkomitmen menjalankan amanah organisasi sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta arahan dari Pengurus Pusat. Sebagai kepengurusan yang baru, kami tentu masih membutuhkan bimbingan dan dukungan agar MIPI dapat berkembang secara optimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Saparudin.

Menurutnya, MIPI memiliki peran strategis sebagai organisasi profesi yang mewadahi akademisi, praktisi, aparatur pemerintahan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap ilmu pemerintahan.

Ia menilai keberadaan MIPI dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pemerintahan sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

“Pemerintahan yang baik harus dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme. MIPI diharapkan dapat berkontribusi melalui berbagai kajian, pemikiran, dan pengembangan kapasitas di bidang ilmu pemerintahan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses