PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah mencapai 27 persen hingga memasuki pekan kedua pendataan.
Kegiatan sensus sendiri mulai berlangsung sejak 15 Juni 2026 dan masih terus berjalan di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan capaian tersebut berasal dari pendataan daftar awal (prelist) maupun tambahan unit usaha dan keluarga yang ditemukan petugas selama proses pendataan di lapangan.
”Sensus Ekonomi 2026 setelah dua minggu ya, sudah berjalan dari tanggal 15 Juni kemarin. Kita secara total sudah mencapai 27 persen. Jadi, 27 persen dari alokasi prelist dan juga tambahan-tambahan usaha atau keluarga yang ditemui oleh petugas,” ujar Dewi kepada jurnalindonesia.co, Rabu (1/7/2026).
Menurut Dewi, pelaksanaan sensus sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satunya adalah meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Kondisi tersebut membuat petugas harus memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan manfaat sensus kepada masyarakat sebelum proses pendataan dapat dilakukan.
”Kendalanya karena sekarang cukup kritis ya Bangka Belitung, dan sebenarnya bukan hanya di Pangkalpinang sih. Mereka bertanya, mengapa ini ada Sensus Ekonomi. Dan inilah tantangan para petugas sehingga mereka harus menjelaskan. Alhamdulillah, setelah dijelaskan bisa diterima,” tuturnya.
Terkait adanya anggapan penolakan dari warga maupun pelaku usaha, Dewi menegaskan hingga kini BPS belum mengategorikannya sebagai penolakan.
