PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO –Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Asistensi Daerah yang Memproyeksikan Kemampuan Keuangan Daerah Tidak Memenuhi Belanja Minimum Tahun Anggaran 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Smart Room Centre (SRC), Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (8/6/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari analisis yang dilakukan Kemendagri terhadap postur APBD Tahun 2026 yang telah disahkan pada tahun sebelumnya.
Analisis tersebut dikaitkan dengan sejumlah indikator pembangunan daerah.
“Kita dan Kemendagri melakukan analisis terhadap postur APBD Tahun 2026 yang telah disahkan pada 2025 lalu. APBD 2026 ini dianalisis oleh kementerian dan dihubungkan dengan berbagai indikator pembangunan,” kata Saparudin.
Menurutnya, sejumlah indikator pembangunan Kota Pangkalpinang menunjukkan capaian yang cukup baik dibandingkan rata-rata nasional.
“Alhamdulillah, untuk penanganan stunting kita berada di atas rata-rata nasional, kemudian angka kemiskinan juga berada di bawah rata-rata nasional. Cuma memang untuk tingkat pengangguran masih sedikit di atas rata-rata nasional. Sementara untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kita jauh di atas rata-rata nasional,” ujarnya.
