JURNALINDONESIA.CO – Wali Kota Pangkalpinang Saparudin Masyarif, memastikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal meski belanja pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar 53 persen.
Hal itu disampaikan Saparudin saat ditanya mengenai strategi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah di tengah tingginya porsi belanja pegawai.
“Kita akan optimalkan baik itu dari sisi efisiensi, sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan penguatan pendapatan daerah,” kata Saparudin, Senin (25/5/2026).
Ia mengatakan bahwa Pemkot Pangkalpinang akan fokus memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah, baik melalui peningkatan investasi maupun optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Baik di sektor investasi maupun PAD, kita akan optimalisasi dan menutup kebocoran-kebocoran yang ada, baik itu kegiatan yang terkait retribusi dan pajak,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal meski beban belanja pegawai cukup besar dalam struktur APBD 2026.
Selain melakukan efisiensi anggaran, Pemkot Pangkalpinang juga akan memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah agar penerimaan daerah dapat lebih optimal dan berdampak langsung terhadap pembangunan kota.
Sekadar dikerahui, postur APBD Pemkot Pangkalpinang tahun anggaran 2026 yakni Pendapatan daerah Rp806,85 miliar yang terdiri dari:
– pendapatan asli daerah (PAD) Rp250,71 miliar
