Oleh: Alza Munzi/Jurnalis di Bangka Belitung
PANGKALPINANG, JURNALINDONESIA.CO – Dinamika politik di Kepulauan Bangka Belitung kembali diguncang badai pasca-putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada Senin (18/5/2026).
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, divonis empat bulan penjara atas kasus penipuan tagihan hotel yang dilaporkan oleh mantan manajer hotel, Nuraida Adelia Saragih.
Meski vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta delapan bulan kurungan, putusan tersebut menghentak panggung politik di Negeri Serumpun Sebalai.
Saat ini, status hukum Hellyana memang belum berkekuatan hukum tetap (inkrah) menyusul rencana tim kuasa hukum menempuh jalur banding.
Namun, dalam kalkulasi politik yang rasional, bayang-bayang kekosongan kursi Babel 2 mulai nyata di depan mata.
Jika kelak upaya hukum lanjutan menolak bandingnya dan statusnya berubah menjadi terpidana, maka roda suksesi pengisian jabatan Wakil Gubernur akan otomatis bergulir.
Pertanyaan krusialnya kini bukan lagi sekadar kapan proses hukum ini selesai, melainkan: Siapa yang paling diuntungkan jika status hukum Hellyana benar-benar inkrah?
Politik Bukan Matematika: Peta Koalisi “Berdaya” yang Bergolak
Pasangan Hidayat Arsani dan Hellyana melenggang pada Pilkada 2024 lalu dengan tagline “Berdaya”.
Kemenangan mereka disokong oleh koalisi gemuk yang terdiri dari Partai Golkar, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Saat hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, rakyat Babel lebih banyak memilih Berdaya untuk memimpin Bangka Belitung.
Pasangan nomor urut 2 Hidayat Arsani-Hellyana unggul di empat kabupaten dengan total 299.551 suara.
Sementara pasangan calon nomor urut 1, Erzaldi Rosman-Yuri Kemal, meraup total 290.543 suara.
Berdaya unggul 9.043 suara dari duet Beramal, Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlullah.
Saat itu, Hellyana yang menjabat sebagai Ketua DPW PPP Babel dipandang sebagai figur pengunci yang sempurna.
Secara kalkulasi politik formal, jika seorang Wakil Gubernur berhalangan tetap, maka partai-partai pengusung memiliki hak untuk mengusulkan nama pengganti kepada Gubernur melalui DPRD.
Di sinilah dinamika non-matematis politik dimulai.
Pada kontestasi lalu, representasi utama di pucuk kepemimpinan diraih oleh Golkar (lewat Hidayat Arsani) dan PPP (lewat Hellyana).
Logika awam mungkin akan mengarahkan bahwa kursi pengganti adalah jatah mutlak PPP untuk menjaga komitmen awal.
Namun, politik tidak pernah linier.
PDIP dan PKS, dua raksasa koalisi yang rela “menahan diri” pada pilkada lalu, jelas memiliki posisi tawar (bargaining power) yang kini melambung tinggi.
Bagi PDIP dan PKS, skenario inkrah-nya Hellyana adalah golden ticket untuk menempatkan kader terbaik mereka di eksekutif hingga tahun 2029.
