JURNALINDONESIA.CO – Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ramai didatangi warga, Kamis (21/5/2026) pagi.
Masyarakat Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sengaja datang untuk menyuarakan isi hati mereka terkait aktivitas pertambangan yang dikelola oleh CV Tri Mitra Resource (TMR).
Di sana, mereka duduk satu meja dengan para wakil rakyat, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan pihak manajemen perusahaan.
Suasana audiensi berjalan dinamis.
Berbagai sudut pandang berkelindan, mulai dari urusan keselamatan kerja, dampak lingkungan, riuh mesin dompeng, hingga jeritan urusan dapur warga yang selama ini menggantungkan nasib pada kilau bijih timah.
”Bukan Cari Ribut, Tapi Cari Makan”
Bagi masyarakat Pemali, tambang bukan sekadar urusan regulasi di atas kertas, melainkan urusan perut yang harus diisi setiap hari.
”Masyarakat datang ke sini bukan untuk mencari keributan, tetapi mencari penghidupan,” cetus salah satu perwakilan warga, menyuarakan realitas pahit kondisi ekonomi saat ini.
Warga berharap, perusahaan masih mau berbagi ruang.
Mereka meminta agar diizinkan melakukan aktivitas pertambangan rakyat di wilayah-wilayah tertentu—tentunya di area yang dinilai aman dan tidak mengganggu operasional utama CV TMR.
Curahan hati ini disambut empati oleh para anggota dewan.
Imelda, salah satu anggota DPRD Babel, mengingatkan semua pihak untuk melihat persoalan ini dari kacamata kemanusiaan.
Menurutnya, yang diinginkan warga sangatlah sederhana: kepastian untuk bisa bekerja.
Senada dengan Imelda, legislator lainnya, dr. Zarril, menekankan bahwa definisi “selamat” dalam dunia tambang punya arti ganda bagi masyarakat bawah.
“Keselamatan ini bukan hanya soal kerja, tetapi juga menyangkut keselamatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
