JURNALINDONESIA.CO – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mulai menyiapkan langkah lanjutan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2026.
Perpres tersebut mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) untuk periode 2026-2029.
Kepala Kesbangpol Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan sinkronisasi data program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
”Kita sedang mendata setiap kegiatan yang ada di dinas-dinas. Harapannya dalam satu tahun ke depan, Rencana Aksi Daerah ini sudah dibakukan, baik dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwako) maupun Instruksi Wali Kota,” ujar Donal kepada jurnalindonesia.co, Sabtu (9/5/2026).
Menurut Donal, meskipun regulasi tingkat daerah masih dalam tahap penyusunan, berbagai upaya pencegahan ekstremisme sejatinya telah dilaksanakan oleh sejumlah instansi di Pangkalpinang.
Sejumlah implementasi yang telah berjalan di antaranya pada sektor pendidikan melalui penyisipan materi bela negara dalam masa orientasi siswa oleh Dinas Pendidikan.
Selain itu, DP3AKB juga mengarahkan program Duta Anak sebagai bagian dari upaya pencegahan dini.
Kesbangpol bersama aparat terkait turut memperkuat kolaborasi dengan Densus 88 Anti-teror melalui sosialisasi di sekolah-sekolah dan kalangan ASN mengenai bahaya paham ekstremisme.
Di sisi lain, penguatan wawasan kebangsaan juga terus dilakukan Kesbangpol guna membangun ketahanan masyarakat terhadap ideologi radikal.
Donal menjelaskan, Pemkot Pangkalpinang juga memiliki Tim Kewaspadaan Dini yang melibatkan unsur intelijen lintas instansi seperti BIN, Kodim, Kejaksaan, hingga Imigrasi.
