JURNALINDONESIA.CO – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (BEM KM UBB) melakukan aksi memperingari Hari Buruh Internasional, Rabu (6/5/2026).
Ratusan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyerahkan 11 tuntutan terkait kesejahteraan buruh dan kebijakan daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD tersebut, mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel Hidayat Arsani serta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
Sebelas poin tuntutan yang disuarakan mencakup spektrum isu yang luas, mulai dari ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kebijakan ekonomi.
Poin-poin tersebut antara lain penguatan pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan bagi pekerja informal, penyediaan jaminan sosial, kewajiban perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal, hingga evaluasi dampak Undang-Undang Cipta Kerja di wilayah Bangka Belitung.
Selain isu buruh, mahasiswa turut menyoroti aspek transparansi anggaran, peningkatan kualitas pendidikan melalui optimalisasi alokasi dana, serta meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya tidak mengorbankan sektor pendidikan.
Tanggapan Pemerintah
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah merealisasikan sejumlah kebijakan strategis untuk kesejahteraan tenaga kerja dan pendidikan.
Didit memaparkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, gaji tenaga honorer telah disesuaikan menjadi Rp2.900.000.
