JURNALINDONESIA.CO – Pengadilan Negeri Kelas IA Pangkalpinang menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Dedy Yulianto, Rabu (11/2/2026).
Dedy adalah Wakil Ketua DPRD Babel periode 2014-2019.
Dia didakwa melakukan korupsi tunjangan transportasi pimpinan DPRD Babel periode 2017-2021.
Atas dakwaan itu, mantan politisi Partai Gerindra membantah dirinya korupsi.
Tuduhan itu, kata Dedy Yulianto, sebagai fitnah dan dia merasa dizalimi.
Di dalam persidangan, dia dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
JPU menanyakan soal pengembalian uang kepada penyidik, apakah setelah Dedy Yulianto ditetapkan sebagai tersangka?
Pasalnya, Dedy mengaku dirinya dibohongi oleh penyidik.
Menurut Dedy, penyidik menyebut uang tunjangan transportasi sebesar Rp354 juta itu adalah titipan.
Namun, kenyataannya, kata Dedy, uang tersebut di dalam berita acara tertulis penyitaan dan barang bukti.
Lalu, JPU menanyakan soal saat diperiksa sebagai tersangka, apakah didampingi oleh Pengacara dari penyidik atau memilih Pengacara sendiri?
“Saya tidak didampingi Pengacara saat ditetapkan tersangka. Saya menunjuk Kurniawan sebagai Pengacara, saat pelimpahan. Saya tahu jadi tersangka dari media online bersama Syafiudin, Hendra Apollo, dan Amri Cahyadi,” terang Dedy.
JPU melanjutkan pertanyaan, soal pengakuan Syaifudin dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), agar tidak mengambil uang transportasi lalu dijawab oleh Amin, Dedy Yulianto, Hendra Apollo, Amri Cahyadi jangan mengatur mereka.
Dedy menjawab pengakuan itu tidak benar dan sebagai fitnah.
“Saya heran nama Amin hilang padahal ada dalam fakta persidangan. Saya pernah hadir di persidangan Hendra, Syaifudin, dan Amri sebagai saksi,” ungkapnya.
Syaifudin adalan mantan Sekretaris DPRD Babel, dan Amri Cahyadi dan Hendra Apollo merupakan eks Wakil Ketua DPRD Babel.
Sementara Amin adalan mantan Wakil Ketua DPRD Babel dari partai yang sama dengan Dedy Yulianto saat itu, yakni Gerindra.
Pakai mobil pribadi
