JURNALINDONESIA.CO – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kota Pangkalpinang Juhaini mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi acuan pemerintah kota membuat kebijakan dan menjaga ketersediaan barang atau jasa.
“Data BPS ini akan jadi acuan kami (Pemkot) dalam menjaga ketersediaan barang di lapangan, serta memastikan distribusi barang dan jasa serta koordinasi lintas sektoral untuk seluruh pemangku kepentingan khususnya tim pengendalian inflasi daerah,” ujar Juhaini saat hadir dalam perilisan Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Pangkalpinang Januari 2026, di BPS Pangkalpinang, Senin (2/2/2026).
Juhaini menyebutkan tantangan pengendalian inflasi dari waktu ke waktu semakin kompleks, yang dipengaruhi berbagai faktor baik dari sisi pasokan distribusi maupun kondisi ekonomi global dan nasional.
“Upaya pengendalian inflasi ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, BPS, pelaku usaha, kalangan akademisi, serta dukungan dari media sebagai sarana informasi bagi masyarakat,” jelasnya.
