JURNALINDONESIA.CO – WALHI Kepulauan Bangka Belitung, menolak klaim peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS), yang menyebut 85,7% masyarakat Bangka Belitung setuju rencana pembangunan PLTN Thorcon 500.
Proyek itu diproyeksikan di Pulau Gelasa, Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.
Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz menyebutkan pengakuan peneliti UNS itu menunjukkan gejala keruntuhan integritas akademik.
“Klaim ambisius ini tidak disertai keterbukaan metodologi, instrumen riset, hingga pengolahan data. Tentu dalam sebuah riset ilmiah, hasil seperti itu tidak bermakna tanpa transparansi epistemologis yang memadai,” kata Ahmad Subhan Hafiz dalam keterangan, Selasa (6/1/2026).
Hafiz menjelaskan hal tersebut memperkuat dugaan fabrikasi data, setelah sebelumnya publik tidak mengetahui instrumen riset, mulai dari kuesioner survei, kerangka sampel, distribusi responden, hingga informasi mengenai margin of error.
Selain itu publik juga tidak mengetahui secara utuh teknik pengambilan sampel serta mekanisme validasi data.
“Dalam konteks Kepulauan Bangka Belitung kita merupakan risk society, karena akspansi industri ekstraktif, konflik ruang yang terus meluas, serta hancurnya ekosistem esensial. Sehingga ketertutupan riset terhadap pembangunan berisiko tinggi merupakan pelanggaran etika dalam penelitian sosial,” kata Hafiz
WALHI Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan indikasi pelanggaran etika riset dilakukan tanpa informed consent, akuntabilitas, dan verifiabilitas.
