JURNALINDONESIA.CO – Di bawah guyuran hujan, Gubernur Babel Hidayat Arsani turun menemui massa pengunjung rasa di gerbang pintu masuk Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (5/1/2026).
Aksi demo berjalan lancar dan kondusif, tanpa ada gesekan apapun.
Bahkan Batara yang jadi orator dalam demo itu bersalaman dengan penuh hormat pada Hidayat dan Kapolda.
Hidayat didampingi Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing, Penjabat Sekretaris Daerah Fery Afriyanto, dan jajaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi simbol kuat komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjunjung dialog terbuka, demokratis, dan berorientasi pada solusi.
Gubernur Hidayat menyampaikan sejumlah poin penting terkait aspirasi yang berkembang, khususnya menyangkut aktivitas pertambangan dan penanganan hukum terhadap penambang timah.
Ia menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi secara tertib dan sesuai aturan perundang-undangan.
Terkait penambang yang saat ini masih menjalani proses hukum, Gubernur menyampaikan seluruhnya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Sementara itu, mengenai Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Gubernur memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah konkrit.
Pembahasan IUPR dijadwalkan pada 21 Januari 2026 melalui Badan Musyawarah, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Babel.
“Kita sudah sepakat, para pekerja di sektor timah silakan bekerja selama sesuai prosedur, terdaftar, dan memiliki legalitas badan hukum. Prinsipnya jelas, tertib, legal, dan bertanggung jawab,” tegas Gubernur.
Gubernur berharap, dengan disahkannya IUPR, ke depan, persoalan pertambangan rakyat dapat ditata lebih baik sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi sikap peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dan menjaga ketertiban umum.
Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
