Oleh: Eddy Supriadi
(Uniper Pertiba)
JURNALINDONESIA.CO – Di Bangka Belitung, persoalan pendidikan tinggi bukan semata soal akses, melainkan soal arah dan etika kebijakan.
Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di provinsi ini bergerak lambat bahkan stagnan namun respons kebijakan justru melaju cepat: pembukaan fakultas dan program studi baru oleh perguruan tinggi negeri (PTN). Logika ini tampak sederhana jika APK rendah, maka kursi kuliah harus ditambah.
Tetapi pendidikan bukan persoalan aritmatika.
Dalam teori human capital yang populer, pendidikan adalah investasi.
Namun teori ini telah lama dikritik oleh para sosiolog pendidikan seperti Michael Apple dan Pierre Bourdieu, yang mengingatkan bahwa pendidikan juga adalah arena kekuasaan.
Ketika negara melalui PTN menguasai ruang pendidikan tinggi tanpa memperhitungkan konteks sosial, maka yang lahir bukan pemerataan, melainkan ketimpangan baru.
Babel APK Rendah, Daya Beli Lemah, Kebijakan Tetap Elitis
Rendahnya APK pendidikan tinggi di Bangka Belitung tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi daerah.
Biaya hidup yang tinggi, lapangan kerja informal yang menyerap lulusan SMA lebih cepat, serta budaya kerja dini membuat kuliah bukan pilihan realistis bagi banyak keluarga.
Dalam konteks ini, memperbanyak fakultas baru tanpa skema afirmasi ekonomi hanyalah kebijakan kosmetik.
Teori capability approach Amartya Sen menegaskan bahwa akses pendidikan bukan sekadar ketersediaan lembaga, melainkan kemampuan nyata masyarakat untuk memanfaatkannya.
Jika kemampuan itu tidak ada, maka ekspansi kampus hanya akan menjadi bangunan megah dengan ruang kuliah setengah kosong.
Arogansi Negara dan Kekerasan Simbolik
Masalah menjadi lebih serius ketika ekspansi PTN dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS) lokal.
Di Bangka Belitung, PTS telah lama menjadi tulang punggung pendidikan tinggi, membuka akses bagi anak-anak daerah yang tidak tertampung di PTN.
Namun, ketika PTN membuka program studi serupa, dengan biaya lebih murah dan legitimasi negara, PTS terdorong ke pinggir.
Pierre Bourdieu menyebut ini sebagai symbolic violence kekuasaan yang bekerja melalui simbol legalitas, akreditasi, dan status “negeri”, yang secara perlahan mematikan institusi lokal tanpa perlu kekerasan fisik.
Ini bukan kompetisi sehat. Ini adalah dominasi struktural.
Legal, tetapi Tidak Etis
Secara yuridis, pembukaan fakultas baru mungkin memenuhi syarat administratif.
