JURNALINDONESIA.CO — Pernyataan Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin atau Prof Udin soal tambang timah di Pantai Pasir Padi disesalkan masyarakat Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah.
Prof Udin menyebut pertambangan timah tersebut tidak berada di wilayah Kota Pangkalpinang.
“Pangkalpinang zero tambang dan tidak akan kami biarkan ada kegiatan penambangan wilayah kota,” kata Prof Udin kepada wartawan di kantor DPRD Pangkalpinang, Senin (8/12/2025).
Namun, pernyataan tersebut tidak sesuai fakta di lapangan.
Ketua Forum Masyarakat Kebintik Bersatu (FMKB) Nur Sodik saat pertemuan dengan Anggota FKMB di Desa Kebintik menyampaikan keberatan atas pernyataan Prof Udin.
“Ketika pertambangan itu menjadi polemik karena Pantai Pasir Padi berlumpur maka disebutkan penambangan itu berada di wilayah Sampur. Sementara yang membuka lokasi penambangan tersebut adalah masyarakat nelayan Tanjung Bunga yang dilegitimasi oleh PT Timah dengan adanya Panitia Tanjung Bunga.”
“Masyarakat Sampur, Desa Kebintik tidak mau dijadikan kambing hitam atas rusaknya Pantai Pasir Padi. Kegiatan penambangan di Tanjung Bunga menghasilkan bijih timah berton ton perhari. Jadi kompensasi yang diterima masyarakat nelayan Tanjung Bunga sangat besar,” kata Nur Sodik, Selasa (9/12/2025).
Sodik meminta PT Timah mengatur penambangan ini agar potensi konflik antarwilayah tidak terjadi.
Terlebih ada kontradiksi antara pernyataan Wali Kota Pangkalpinang dengan himpunan Masyarakat Nelayan Tanjung Bunga.
“Wali kota mengatakan wilayah penambangan tersebut adalah wilayah Bangka Tengah. Sementara dana kompensasi dari penambangan tersebut dinikmati himpunan nelayan Tanjung Bunga Pangkalpinang,” ungkap Nur Sodik.
