JURNALINDONESIA.CO – Anggota DPRD Babel Rina Tarol mengaku heran, terkait hasil survei penerimaan publik terhadap rencana Pembangunan PLTN di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah.
Pasalnya hasil survei yang dilakukan pihak Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan Universitas Bangka Belitung (UBB) itu, menurutnya tak sesuai kenyataan.
Dalam kegiatan Forum Group Discussion yang diselenggarakan UNS di Sentral Senayan II, Jakarta, Rabu (3/12/2025) lalu, disebutkan 85 persen masyarakat menerima pembangunan PLTN Thorcon 500.
“Hasil survei itu ngawur. Siapa yang disurvei, harus jelas datanya, responden diambil dari mana saja, itu harus jelas,” kata Rina Tarol, Sabtu (6/12/2025).
Informasinya, kata Rina, ada lebih dari 1.500 responden yang disurvei sejak September hingga Oktober 2025.
Namun, anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Bangka Selatan itu, justru tidak pernah mendengar ada warga yang disurvei.
Responden 1.500 orang itu, lanjut mantan calon Bupati Bangka Selatan tersebut, bukan jumlah yang sedikit.
“Saya heran saja, dari mana saja yang disurvei. Apa orang Bangka Belitung saja atau jangan-jangan orang dari Jakarta juga disurvei. Hal seperti inilah, kami kira perlu keterbukaan. Supaya kebijakan publik yang berdampak luas pada masyarakat, tidak merugikan,” jelasnya.
Saat pertemuan dengan pihak Thorcon di DPRD Babel beberapa waktu lalu, Rina Tarol minta agar menghentikan sementara aktivitas di Pulau Gelasa.
Sementara, Forum Group Discussion digelar Universitas Sebelas Maret di Sentral Senayan II, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Hadir pada kesempatan itu, baik online maupun offline perwakilan Ditjen EBTKE dan Ditjen Gatrik Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional, KLHK, BAPPENAS, BAPETEN, PT PLN (Persero), BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ATR BPN, dan BKPM.
FGD pelaksanaan survei penerimaan masyarakat, kerja sama antara PT Thorcon Power Indonesia dengan UNS dan UBB sebagai pelaksana riset.
Tim telah mengumpulkan data lapangan dari 1533 responden pada September sampai Oktober 2025.
