JURNALINDONESIA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG) sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Direktur RSUD Dr Harjono, Yunus Mahatma.
Sebelumnya, Sugiri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Jumat, 7 November 2025.
Sugiri adalah Bupati Ponorogo dua periode yakni 2021–2025 dan 2025–2030.
Modus yang dilakukan Sugiri, menerima suap terkait pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD Harjono Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta memberikan keterangan pers, Minggu (9/11/2025) dini hari.
Disebutkan Asep, selain Sugiri Sancoko, ada tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
Yakni Agus Pramono (AGP), Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM) Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto (SC), selaku pihak swasta/rekanan RSUD Ponorogo.
“Perkara ini terbagi dalam tiga klaster,” kata Asep Guntur.
Suap Pengurusan Jabatan
Pada awal 2025, Yunus Mahatma mendapat informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD Harjono Ponorogo oleh Bupati Sugiri Sancoko.
YUM lalu berkoordinasi dengan Sekda AGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada SUG, dengan tujuan agar posisinya tidak diganti.
Diduga terjadi tiga kali penyerahan uang dari YUM dengan total Rp 1,25 miliar.
Penyerahan dilakukan pada Februari 2025 sebanyak Rp 400 juta, dari YUM kepada SUG melalui ajudannya.
Lalu April–Agustus 2025, sebanyak Rp 325 juta diserahkan YUM kepada AGP.
Terakhir November 2025, sebesar Rp 500 juta diserahkan YUM melalui Ninik (NNK), kerabat SUG.
“Total uang untuk pengurusan jabatan ini Rp 1,25 miliar, dengan rincian untuk SUG sebesar Rp 900 juta dan AGP Rp 325 juta,” beber Asep.
Suap Proyek Pekerjaan di RSUD Ponorogo
