JURNALINDONESIA.CO – Masyarakat Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, menggelar rembuk kampung, Jumat (31/10/2025).
Hal itu dilakukan menyusul klaim hasil survei yang menyatakan 73 persen masyarakat Babel setuju pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa, Desa Batu Beriga.
Warga Beriga yang dekat dengan tapak pembangunan PLNT berkumpul di Gedung Kesenian Desa Batu Beriga.
Mereka para nelayan, petani, pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh adat menyatukan suara dan tekad.
Diwarnai diskusi yang hangat bersama aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Babel, warga tak ingin ada PLTN di Pulau Gelasa.
Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz mengatakan pertemuan itu atas inisiatif warga.
Belum banyak masyarakat Beriga yang mengetahui tentang PLTN dan seluk beluk teknologinya.
“Pulau Gelasa adalah bagian kehidupan masyarakat Desa Batu Beriga. Pulau ini sangat berharga bagi nelayan, juga flora dan fauna di dalamnya,” kata Subhan, Minggu (1/11/2025).
BAPETEN gagal
Sebelumnya, dalam rilis WALHI, disebutkan BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) dituding telah gagal mengawasi rencana pembangunan PLTN di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah.
Padahal BAPETEN seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan terkait dengan pengembangan tenaga nuklir di tanah air.
Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz, menilai klaim PT Thorcon Power Indonesia yang menyebutkan bahwa 73,73 persen masyarakat Bangka Belitung mendukung proyek PLTN sejak 2021 sangat tidak masuk akal.
“Ini klaim yang sangat tidak masuk akal di negara manapun dan BAPETEN hingga sekarang tidak melakukan assesment terhadap riset tersebut di tapak PLTN” kata Ahmad Subhan Hafiz, Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung.
