JURNALINDONESIA.CO – Kepuasan kelompok masyarakat terdidik terhadap satu tahun kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya 44,7 persen.
Berbeda kondisinya penilaian masyarakat secara umum, 69,5 persen merasa puas atas kinerja Prabowo-Gibran.
Data itu berdasarkan hasil survei Lembaga riset dan konsultan politik Algoritma Research and Consulting, yang merilis hasil survei nasional terbaru bertajuk “Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran.”
Hasil survei ini bertepatan dengan genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tanggal 20 Oktober 2025.
Survei ini menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan, persepsi masyarakat terhadap program-program prioritas, serta evaluasi atas capaian janji politik dalam satu tahun pertama kepemimpinan nasional.
Survei dilakukan terhadap 1.219 responden di 38 provinsi di Indonesia, dengan margin of error ±2,81% dan tingkat kepercayaan 95%.
Pengumpulan data berlangsung pada 22 September hingga 2 Oktober 2025 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.
Kepuasan Publik Moderat, Tapi Kalangan Terdidik Lebih Kritis
Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran berada dalam kategori moderat, sebesar 69,5%.
Namun, ketika dilihat pada kelompok masyarakat terdidik dan berpengetahuan tinggi (well informed person), tingkat kepuasan turun signifikan menjadi 44,7%.
Kelompok well informed person terdiri dari akademisi, jurnalis, pegiat LSM, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan aktivis kepemudaan — segmen publik yang dikenal memiliki literasi politik tinggi dan akses informasi luas.
Menurut Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Algoritma, hasil ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran masih menghadapi tantangan dalam meyakinkan kelompok kritis yang menuntut konsistensi antara janji dan realisasi.
“Tingkat kepuasan yang moderat ini menandakan bahwa publik masih memberi ruang dan waktu bagi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk membuktikan kinerjanya,” ujar Aditya Perdana.
“Namun, kalangan yang lebih terdidik cenderung lebih berhati-hati dalam menilai. Mereka menunggu bukti konkret, bukan sekadar retorika,” tambahnya.
Aditya menilai, evaluasi ini menggambarkan fase transisi dari euforia politik pascapemilu menuju periode penilaian atas kinerja nyata pemerintahan.
Program Makan Bergizi Gratis Paling Populer, Tapi Sarat Sorotan Negatif
Survei Algoritma juga menemukan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah paling populer dalam satu tahun terakhir.
Sebanyak 63,2% responden mengaku mengikuti pemberitaan mengenai program ini, jauh melampaui program Koperasi Merah Putih (27,9%) dan Sekolah Rakyat (22,5%).
Popularitas MBG, menurut hasil survei, disebabkan oleh masifnya ekspos media dan tingginya perhatian publik terhadap isu kesejahteraan rakyat.
Namun, sebagian pemberitaan yang beredar bernada negatif — mencakup kasus keracunan, pengelolaan dapur yang buruk, hingga penolakan sejumlah sekolah dan orang tua siswa terhadap pelaksanaan program.
Fajar Nursahid, Direktur Riset dan Program Algoritma, menilai temuan ini menunjukkan bahwa program populis masih efektif menarik perhatian publik, tetapi pelaksanaannya perlu dikawal serius agar tidak kehilangan legitimasi.
“Program Makan Bergizi Gratis menjadi wajah paling dikenal pemerintahan Prabowo–Gibran.
Namun popularitas tinggi tidak otomatis bermakna keberhasilan,” ujar Fajar Nursahid.
“Pemerintah perlu memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan dan membangun kepercayaan publik agar program ini tidak sekadar populer, tetapi juga berdaya guna.”
Fajar menambahkan, tingkat eksposur tinggi tanpa pengelolaan narasi yang baik dapat berbalik menjadi liability politik bagi pemerintah di masa mendatang.
