JURNALINDONESIA.CO – Proyek prestisius era Presiden Joko Widodo (Jokowi), meninggalkan utang.
Kereta api cepat Whoosh terus merugi sejak dioperasikan pada 2023.
***
Ternyata segini utang kereta Whoosh yang bikin Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ogah lunasi pakai APBN.
Purbaya menolak opsi membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh pakai APBN yang diusulkan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.
Dony menyodorkan skema tawaran kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Salah satunya, meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT KAI (Persero) selaku pemimpin konsorsium kereta cepat, dan sebagai gantinya pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut.
Purbaya menyerahkan masalah utang proyek kereta cepat Whoosh kepada BPI Danantara.
Menurutnya, Danantara seharusnya mampu mengelola utang Kereta Cepat Whoosh secara mandiri, memanfaatkan dari keuntungan yang dihasilkan.
Sebab, Danantara memeroleh dividen dari BUMN, semestinya bisa menangani masalah utang tersebut tanpa melibatkan APBN.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.
“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita.
Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN),” tegas Purbaya.
Purbaya mengatakan, utang kereta cepat Whoosh harus dikelola oleh Danantara agar terjadi pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah.
“Harusnya mereka manage (mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dari situ.
Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya.
