Oleh: Eddy Supriadi
Akademisi Uniper Pangkalpinang
JURNALINDONESIA.CO – Bangka Belitung adalah anomali dalam lanskap pertambangan Indonesia.
Di satu sisi, kepulauan ini adalah produsen timah terbesar di dunia dengan sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda.
Namun di sisi lain, kekayaan itu tidak pernah sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan rakyat.
Ketimpangan antara nilai strategis timah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal melahirkan apa yang dapat disebut sebagai paradoks pertimahan: kaya sumber daya, miskin tata kelola.
Warisan Historis: Sentralisasi dan Ketertinggalan
Sejarah pertambangan timah di Bangka Belitung dimulai pada abad ke-18 ketika kolonial Belanda menempatkan eksploitasi timah sebagai agenda utama ekonomi.
Ketika PT Timah resmi berdiri sebagai BUMN pada 1976, harapan muncul bahwa negara akan mengambil alih peran kolonial dan menjadikannya motor pembangunan nasional.
Namun, pada era Orde Baru, pola relasi tetap sentralistik. Semua hasil produksi dikontrol pusat.
Rakyat hanya menjadi tenaga kerja murah di tanahnya sendiri.
Tidak ada skema pemerataan yang memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan akses ke nilai tambah.
Infrastruktur dasar di desa-desa tambang terbatas, sektor alternatif seperti pertanian dan perikanan terpinggirkan.
Secara ekonomi, pra-reformasi memang menghadirkan stabilitas produksi dan penerimaan negara.
Tetapi secara sosial, masyarakat Bangka Belitung tetap termarjinalkan. Inilah wajah pertama paradoks: negara kaya devisa, rakyat miskin pilihan.
Pasca-Reformasi: Liberalisasi Tanpa Kendali
Reformasi 1998 membawa dua arus besar: liberalisasi ekonomi dan desentralisasi. Keduanya mengubah wajah pertambangan timah.
Ribuan tambang inkonvensional (TI) bermunculan, menciptakan fenomena sosial baru: timah sebagai instrumen survival masyarakat pasca-krisis.
Untuk pertama kalinya, masyarakat lokal memiliki akses langsung pada sumber daya.
Namun, euforia ini segera berubah menjadi bumerang. Penambangan rakyat yang tidak terkendali melahirkan patronase baru: cukong, perantara, dan jaringan penyelundup.
Rantai pasok dikuasai segelintir aktor non-formal yang memperdalam ketimpangan.
Kerugian negara pun melonjak. Audit lingkungan dan penegakan hukum mengungkap kebocoran hingga ratusan triliun rupiah akibat timah ilegal dan tata niaga yang manipulatif.
Nilai sebesar itu tidak pernah kembali ke kas negara, apalagi ke kantong masyarakat desa.
Dari sisi lingkungan, kerusakan semakin akut: kolong bekas tambang menganga di mana-mana, pesisir tercemar, terumbu karang mati, dan tangkapan nelayan merosot tajam.
Generasi muda lebih memilih menambang ketimbang menanam, menambang ketimbang melaut. Solidaritas sosial terkikis oleh logika ekstraksi jangka pendek.
Inilah wajah kedua paradoks: rakyat mendapat akses ekonomi, tetapi sekaligus terjerat dalam lingkaran informal yang merusak.
Dimensi Sosial: Dari Marginalisasi ke Patronase
Jika pra-reformasi ditandai oleh marginalisasi masyarakat akibat monopoli negara, maka pasca-reformasi melahirkan patronase lokal akibat liberalisasi tanpa kontrol.
Kedua periode ini sama-sama gagal menghadirkan partisipasi sejati masyarakat dalam tata kelola.
Di tingkat komunitas, fenomena “ekonomi tambang” menciptakan pola ketergantungan.
Desa-desa di Bangka Belitung menjadi rapuh karena seluruh lapangan kerja bersumber dari timah.
Begitu harga timah turun, masyarakat kehilangan penghasilan.
Lebih dari itu, konflik horizontal meningkat: antar-penambang, antara penambang dengan nelayan, bahkan antara penambang dengan aparat.
Secara sosiologis, Bangka Belitung telah masuk ke dalam lingkaran resource dependency—ketergantungan akut pada satu komoditas—yang mempersempit pilihan hidup masyarakat.
Dimensi Ekonomi: Kaya di Atas Kertas, Miskin dalam Realitas
