JURNALINDONESIA.CO – Perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama menjadi perhatian KPK.
Sejumlah orang diperiksa sebagai saksi, di antaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut telah dicekal untuk berpergian ke luar negeri dan rumahnya digeledah KPK.
Saksi lain yang diperiksa adalah penceramah, Ustaz Khalid Basalamah.
***
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keputusan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah yang memilih menunaikan ibadah haji pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan memakai kuota khusus, meskipun sudah membayar dan siap naik haji lewat jalur furoda.
“Didalami. Itu didalami,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2025).
Ketika ditanya mengenai pendalaman yang dilakukan KPK turut membahas keputusan Khalid Basalamah dilatarbelakangi faktor ekonomis atau tidak, Asep menyarankan agar pertanyaan tersebut langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan.
“Kalau ke sini (KPK) lagi, nanti ditanya, Pak, lebih murah ya?,” katanya.
Walaupun demikian, Asep menjelaskan penyidik KPK mendapatkan informasi bahwa pada tahun keberangkatan haji tersebut tidak ada haji furoda, tetapi hanya ada kuota haji khusus yang merupakan hasil pembagian dari 20.000 kuota tambahan pemberian Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.
“Akan tetapi, yang jelas tersedia saat itu adalah kuota haji khusus karena pembagian yang 20.000 itu 10.000 haji reguler dan 10.000 haji khusus.
Kuota haji khusus menjadi lebih banyak karena seharusnya hanya 1.600 atau delapan persen dari 20.000,” katanya.
Sebelumnya, Khalid Basalamah saat diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada Selasa (9/9), mengaku dirinya merupakan jemaah haji furoda yang sudah bayar dan siap berangkat menunaikan ibadah haji.
